Sekilas Pandang PNPM-MPd

VISI PNPM-MP

• TERCAPAINYA KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT MISKIN PEDESAAN
  
• KESEJAHTERAAN
  
• TERPENUHINYA KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT
  
• KEMANDIRIAN
  

MAMPU MENGORGANISIR DIRI UNTUK MEMOBILISASI SUMBER DAYA YANG ADA DI LINGKUNGANNYA, MAMPU MENGAKSES SUMBER DAYA DI LUAR LINGKUNGANNYA, SERTA MENGELOLA SUMBER DAYA TERSEBUT UNTUK MENGATASI MASALAH KEMISKINAN

 

MISI PNPM-MP

• PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DAN KELEMBAGAANNYA
  
• PELEMBAGAAN SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
  
• PENGEFEKTIFAN FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAHAN LOKAL
  
• PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA SARANA DASAR DAN EKONOMI MASYARAKAT
  
• PENGEMBANGAN JARINGAN KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN
  

 

TUJUAN UMUM

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN DAN KESEMPATAN KERJA MASYARAKAT MISKIN DI PERDESAAN DENGAN MENDORONG KEMANDIRIAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN

TUJUAN KHUSUS

• MENINGKATKAN PARTISIPASI SELURUH MASYARAKAT, KHUSUSNYA MASYARAKAT MISKIN DAN ATAU KELOMPOK PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN PELESTARIAN PEMBANGUNAN.
  
• MELEMBAGAKAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DENGAN MENDAYAGUNAKAN SUMBER DAYA LOKAL
  
• MENGEMBANGKAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM MEMFASILITASI PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
  
• MENYEDIAKAN PRASARANA SARANA SOSIAL DASAR DAN EKONOMI YANG DIPRIORITASKAN OLEH MASYARAKAT
  
• MELEMBAGAKAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR
  
• MENDORONG TERBENTUK DAN BERKEMBANGNYA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA DALAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN
  
• MENGEMBANGKAN KERJA SAMA ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERDESAAN
  

 

SASARAN PNPM-MP

• LOKASI SASARAN
  

SELURUH KECAMATAN PERDESAAN DI INDONESIA YANG DALAM PELAKSANAANNYA DILAKUKAN SECARA BERTAHAP :

a. KECAMATAN YANG TIDAK TERMASUK "KECAMATAN BERMASALAH".

b. KECAMATAN YANG DIUSULKAN OLEH PEMERINTAHAN DAERAH DALAM SKEMA

KONTRIBUSI PENDANAAN

• KELOMPOK SASARAN
  

a. RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) DI PERDESAAN

b. KELEMBAGAAN MASYARAKAT DI PERDESAAN

c. KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN LOKAL

 

PRINSIP PNPM-MP

• BERTUMPU PADA PEMBANGUNAN MANUSIA
  
• OTONOMI
  
• DESENTRALISASI
  
• BERORIENTASI PADA MASYARAKAT MISKIN
  
• PARTISIPASI
  
• KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER
  
• DEMOKRATIS
  
• TRANSPARANSI DAN AKUNTABEL
  
• PRIORITAS
  
• KEBERLANJUTAN
  

 

DESA BERPARTISIPASI

• SELURUH DESA DI KECAMATAN PENERIMA PNPM PPK BERHAK IKUT BERPARTISIPASI DALAM SELURUH TAHAPAN PROGRAM
  
• DESA SIAP UNTUK SWADAYA DALAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH
  
• DESA SIAP MENYEDIAKAN KADER YANG SIAP BEKERJA SECARA SUKARELA
  
• DESA SANGGUP MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN DALAM PNPM
  

 

KRITERIA DAN JENIS KEGIATAN

• LEBIH BERMANFAAT BAGI RTM, BAIK DI LOKASI DESA TERTINGGAL MAUPUN BUKAN DESA TERTINGGAL
  
• BERDAMPAK LANGSUNG DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
  
• DAPAT DIKERJAKAN OLEH MASYARAKAT
  
• DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA YANG ADA
  
• MEMILIKI POTENSI BERKEMBANG DAN BERKELANJUTAN
  

 

KATAGORI JENIS KEGIATAN YANG DIBIAYAI - BLM

• KEGIATAN PEMBANGUNAN ATAU PERBAIKAN PRASARANA SARANA DASAR YANG DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT LANGSUNG SECARA EKONOMI BAGI – RTM
  
• KEGIATAN PENINGKATAN BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN TERMASUK KEGIATAN PELATIHAN PENGEMBANGAN KETRAMPILAN MASYARAKAT ( PENDIDIKAN INFORMAL)
  
• KEGIATAN PENINGKATAN KETRAMPILAN KELOMPOK USAHA EKONOMI PRODUKTIF
  
• PENAMBAHAN PERMODALAN SIMPAN PINJAM UNTUK KELOMPOK PEREMPUAN
  

 

MEKANISME USULAN KEGIATAN

• SETIAP DESA BOLEH MENGAJUKAN PALING BANYAK 3 USULAN – DIMANA SETIAP USULAN TERDIRI ATAS 1 (SATU) JENIS KEGIATAN/PAKET KEGIATAN YANG SECARA LANGSUNG SALING BERKAITAN.
  

TIGA USULAN YANG DIMAKSUD :

1. USULAN KEGIATAN SARANA PRASARANA ATAU KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT (DARI MDKP)
   
2. USULAN KEGIATAN SPP, ALOKASI MAKS. 25% BLM KECAMATAN (DARI MDKP)
   
3. USULAN KEGIATAN SARANA PRASARANA ATAU KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT (DARI MUSDES PERENCANAAN)
   

 

SWADAYA MASYARAKAT

• SWADAYA ADALAH KEMAUAN DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT YANG DISUMBANGKAN SEBAGAI BAGIAN DARI RASA IKUT MEMILIKI PROGRAM
  
• MERUPAKAN WUJUD PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN TAHAPAN PNPM-MP
  
• SWADAYA BISA DIWUJUDKAN DENGAN MENYUMBANGKAN TENAGA, DANA, MAUPUN MATERIAL PADA SAAT PELAKSANAAN KEGIATAN
  
• KEBERPIHAKAN KEPADA PEREMPUAN
  

    KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA SEMUA TAHAP PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELESTARIAN HARUS TERWAKILI SECARA MEMADAI

 

NEGATIVE LIST

• PEMBIAYAAN APA SAJA YANG BERKAITAN DENGAN MILITER ATAU ANGKATAN BERSENJATA, PEMBIAYAAN KEGIATAN POLITIK PRAKTIS / PARTAI POLITIK
  
• PEMBANGUNAN/REHABILITASI BANGUNAN KANTOR DAN TEMPAT IBADAH
  
• PEMBELIAN CHAINSAW, SENJATA, BAHAN PELEDAK, ASBES, DAN BAHAN LAIN YANG MERUSAK LINGKUNGAN (PESTISIDA, HERBISIDA, OBAT-OBAT TERLARANG DLL)
  
• PEMBELIAN KAPAL IKAN YANG BERBOBOT DIATAS 10 TON DAN PERLENGKAPANNYA
  
• PEMBIAYAAN GAJI PEGAWAI NEGERI
  
• PEMBIAYAAN KEGIATAN YANG MEMPERKERJAKAN ANAK-ANAK DIBAWAH USIA KERJA
  
• KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN PRODUKSI, PENYIMPANAN, ATAU PENJUALAN BARANG-BARANG YANG MENGANDUNG TEMBAKAU
  
• KEGIATAN APAPUN YANG DILAKUKAN PADA LOKASI YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI CAGAR ALAM, KECUALI ADA IJIN TERTULIS DARI INSTANSI YANG MENGELOLA LOKASI TERSEBUT
  
• KEGIATAN PENGOLAHAN TAMBANG ATAU PENGAMBILAN / TERUMBU KARANG
  
• KEGIATAN YANG BERHUBUNGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DARI SUNGAI YANG MENGALIR DARI ATAU MENUJU NEGARA LAIN
  
• KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN PEMINDAHAN JALUR SUNGAI
  
• KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN REKLAMASI DARATAN YANG LUASNYA LEBIH DARI 50 Ha
  
• PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI BARU YANG LUASNYA LEBIH DARI 50 Ha
  
• KEGIATAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN ATAU PENAMPUNGAN AIR DENGAN KAPASITAS BESAR, LEBIH DARI 10.000 M3
  

 

SANKSI

SANGSI BERTUJUAN UNTUK MENUMBUHKAN RASA TANGGUNG JAWAB BERBAGAI PIHAK TERKAIT DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN PNPM-PPK

SANGSI DAPAT BERUPA:

1. SANGSI MASYARAKAT
   

    MELALUI KESEPAKATAN DALAM MUSYAWARAH

1. SANGSI HUKUM
   

    SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN

1. SANGSI PROGRAM
   

    PENGHENTIAN BANTUAN PNPM-MP APABILA

KECAMATAN DAN DESA BERSANGKUTAN TIDAK BISA MENGELOLA PNPM-MP DENGAN BAIK (MENYALAHI PRINSIP2, PENYALAHGUNAAN DANA ATAU WEWENANG, PENYIMPANGAN PROSEDUR, HASIL KEGIATAN TIDAK TERPELIHARA/ TDK DAPAT DIMANFAATKAN ) BISA DIMASUKKAN DALAM KECAMATAN BERMASALAH.

 

PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT, LEMBAGA DAN PEMERINTAH LOKAL

• DISETIAP DESA DIBENTUK KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN (KPMD/K DENGAN KUALIFIKASI TEKNIS DAN PEMBERDAYAAN), TPU, TPK, TIM PEMANTAU DAN TIM PEMELIHARA.
  
• DI KECAMATAN DIBENTUK DAN DIKEMBANGKAN BKAD, TV,UPK, BPK DAN PENDAMPING LOKAL
  
• DIADAKAN PELATIHAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN BPD ATAU KEGIATAN LAIN YANG DAPAT MENUNJANG FUNGSI DAN TUGASNYA: MISALNYA PENYUSUNAN PERDES, PENGAWASAN PELAKSANAAN, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN PENANGANAN MASALAH DAN PERENCANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF
  
• DILAKUKAN KATAGORISASI TINGKAT PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HASIL PNPM-MP DI DESA DAN KECAMATAN.
  
• DILAKUKAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DESA SERTA ANTAR DESA